Bawaslu Ingatkan Soal APK Dijerat Hukum

Polhukam  SENIN, 15 APRIL 2019 | 20:30 WIB | Warni Arwindi

Bawaslu Ingatkan Soal APK Dijerat Hukum

Rusidi Rusdan/foto net.

MoeslimChoice | Masa kampanye terbuka Pemilu 2019 akan segera berakhir, saat masa tenang tersebut seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) harus sudah diturunkan. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengancam pemilik Alat Peraga Kampanye (APK) dan Caleg yang melanggar aturan untuk dijerat dengan UU Pemilu.

Hal ini ditegaskan Rusidi bukan tanpa alasan. Namun karena mengingat tingkah laku caleg setelah APK ditertibkan langsung dipasang lagi, terutama pada titik bilboard berbayar yang dilarang.

"Memang kita kesulitan juga sekarang ini. Karena sanksinya ringan hanya diturunkan saja, sehingga para caleg tidak ada efek jeranya," terang Rusidi, Selasa, 9/4/19 seperti di kutip RMOLRiau.

Lebih lanjut Rusidi mengatakan, ke depan pihaknya tidak ada toleransi lagi. Bawaslu akan menerapkan UU Pemilu terutama pada saat memasuki masa tenang yang mana tidak dibenarkan lagi terpasang APK.

"Kalau masa tenang masih ada yang pasang baliho kami akan tegas, dijerat UU Pemilu. Karena memasang di luar jadwal kampanye, sanksinya maksimal 2 tahun penjara dan denda," ujarnya.



Komentar Pembaca