Kampanye Di Rusunawa Bakal Dipenjara dan Didenda Rp 24 Juta

Polhukam  RABU, 06 FEBRUARI 2019 | 20:18 WIB | Ida Iryani

Kampanye Di Rusunawa Bakal Dipenjara dan Didenda Rp 24 Juta

Sosialisasi Bawaslu Jakut di Rusunawa Marunda/Ida

Moeslimchoice. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang kegiatan kampanye dalam bentuk apapun di lingungan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Jakarta Utara, Mochammad Dimyati saat menggunjung Rusunnawa Marunda, Rabu (6/2/2019).

“Rusunawa adalah fasilitas umum milik pemerintah yang tidak boleh dipakai untuk kampanye. Larang ini sesuai dengan pasal 280 nomor ayat 1 huruf h jo 521 UU nomor 7 tahun 2017. Sanksinya pidana 2 tahun dan denda Rp 24 juta” katanya saat mengadakan acara kesepakan bersama dengan perangkat  RT,RW  dan juga pihak  pengelola Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, untuk tidak melakukan aktifitas kampanye dalam bentuk apapun.

Ketentuan ini, lanjutnya, berlaku bagi semua peserta pemilu. Bukan hanya itu, larangan juga berlaku untuk seluruh elemen masyarakat. Mereka tidak boleh menempel atau memasang banner  (atribut) partai di Rusunnawa.

“Kami tidak sungkan-sungkan memberikan efek jera kepada pelaku dan Caleg yang tidak mentaati larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan undang-undang tersebut. Yang melanggar bukan hanya di copot dari pencalegannya tapi akan ditindak lebih lanjut lagi," tegas Mochammad Dimyati.

Pelanggaran terjadi, papar dia, biasanya karena Caleg tidak berkoordinasi dengan partai pengusung. Parahnya lagi, para Caleg lebih percaya dengan timnya tanpa mau bertanya ke pihak-pihak yang lebih paham mengenai undang-undang dan aturan kampanye.

 “Apapun bentuknya dan saya berharap kepada seluruh Caleg, tim sukses ataupun relawannya untuk mengindahkan peraturan dan undang-undang yang sudah di tetapkan agar Pemilu serentak kali ini berjalan aman,lancar danpungkasnya. [zul]


Komentar Pembaca