Kemenhub Bakal Perketat Pengawasan Terhadap Bus Pariwisata

Wisata  JUMAT, 28 DESEMBER 2018 | 06:35 WIB

Kemenhub Bakal Perketat Pengawasan Terhadap Bus Pariwisata

Dirjen Pehubungan Darat, Budi Setiyadi saat diwawancarai awak media/hms

Moeslimchoice. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Dirjen Perhubungan Darat akan memperketat pengawasan bus pariwisata. Alasannya, karena belakangan ini banyak kecelakaan terjadi melibatkan bus wisata.

"Belakangan bus yang sering mengalami kecelakaan adalah bus wisata. Kenapa? Karena bus wisata berangkatnya langsung sampai ke tempat wisata tidak seperti bus reguler yang akan berhenti di terminal untuk rampcheck," kata  Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (27/12/2018).

Kemenhub, lanjutnya ingin memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa bus yang akan mereka pakai adalah yang sudah melalui proses pemeriksaan kendaraan bermotor (rampcheck) dan yakin bahwa kendaraan itu sudah berkeselamatan.

Di kesempatan ini Dirjen Budi juga mengimbau operator bus wisata untuk benar-benar mengecek kendaraan yang mereka miliki. Ia juga meminta operator tempat wisata untuk menyediakan lokasi peristirahatan bagi para pengemudi bus.

"Ada beberapa lokasi wisata yang sekarang sudah membangun tempat istirahat bagi pengemudi yang representatif. Mudah-mudahan akan tercipta suatu ekuilibrium baru penggunaan bus wisata dimana masyarakat dapat memilih, operator menyiapkan, dan pemerintah mendorong. Sedang diciptakan regulasinya sekarang," kata Dirjen Budi.

Selain itu, Dirjen Budi juga meminta masyarakat juga tidak segan-segan menanyakan kepada operator bus mengenai kesiapan kendaraan yang akan mereka tumpangi.  

"Untuk masyarakat yang akan menggunakan bus wisata juga berhak mengecek dan menanyakan pada operator apakah pengemudi punya SIM A Umum, hafal lokasi perjalanan yang mau dituju, apakah kendaraan sudah dilakukan rampcheck, dan juga kelengkapan surat-suratnya," ujar dia.

Sedangkan untuk rampcheck, sampai sekarang jumlahnya mencapai 35.812 unit kendaraan gabungan mulai dari Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 16.492 kendaraan, Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 18.645 kendaraan, maupun pariwisata 675 kendaraan.

"Yang laik jalan sejumlah 28.183, sementara yang tidak laik sebanyak 7.629 kendaraan," terang Dirjen Budi.

Sebagian besar kendaraan yang tidak laik jalan tersebut bermasalah perihal administrasinya, dimana hal tersebut menyangkut SIM A Umum, kartu pengawasan dan uji Kir.

"Artinya, apakah ini ada unsur kesengajaan, kelalaian, atau perlu pendampingan khusus? Ini banyak terjadi pada operator bus wisata dengan kepemilikan di bawah 10 unit, meski tidak menutup kemungkinan operator besar pun kadang lalai terhadap kewajiban menyangkut administrasi," tandas Dirjen Budi. [zul]

 

 


Komentar Pembaca